Beberapa Jam Setelah Dilepas dari Tahanan, Sutoto Bertekad Balik Mengadu dan Tuntut Kerugian

share on:
Sutoto Hermawan (kanan) didampingi pengacaranya Mohamad Novweni SH dan Thomas Nur Edi Dharma SH || YP/Ismet

Yogyapos.com (YOGYA) - Sutoto Hermawan (45) warga Karangasem Gilangharjo Pandak Bantul, akhirnya benar-benar dilepas dari rumah tahanan (Rutan) Pajangan Bantul, Jumat (1/11/2019). Pelepasan ini atas perintah majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul, yang pada sehari sebelumnya memutus Sutoto tidak terbukti bersalah melakukan penipuan maupun penggelapan.

Beberapa jam setelah dilepas dari tahanan, Sutoto didampingi tim kuasa hukumnya Moh Novweni SH dan Thomas Nur Edi Dharma SH langsung menggelar konferensi pers di Kantor LKBH Pandawa Jalan Sultan Agung Yogyakarta. Ia menyatakan bersyukur bisa mengirup lagi udara bebas, serta bertekad akan melakukan langkah hukum terhadap orang yang telah menjebloskannya ke dalam tahanan.

“Terimaksih kepada semuanya, terutama tim pengacara kami. Juga kepada majelis hakim dan teman-teman wartawan,” ungkap Sutoto mengawali perbincangan.

Lelaki pekerja pemborong bangunan ini kembali menegaskan dirinya sejak awal tidak mempunyai itikad buruk ketika diminta membangun rumah oleh Bernadeta Rita Dwi Prasetyaningsih alias Rita. Ia benar-benar tunduk pada kesepakatan yang ditandatanganinya di hadapan Notaris. Persoalan muncul karena justru karena Rita menghentikan sepihak pembangunan rumah tersebut dan mengadukan ke polisi hingga bergulir ke pengadilan.

“Nyatanya hakim membebaskan kami. Karena kami sebenarnya memang terikat hubungan perjanjian pembangunan rumah yang kalau ada sengketa diselesaikan secara musyawarah keperdataan. Tapi ujungnya seperti ini, saya dipolisikan walau akhirnya dibebaskan hakim. Saya serahkan ke tim pengacara untu melakukan langkah hukum terhadap pelapor,” ucap Sutoto agak geram.

Rencana melakukan langkah hukum ini diamini tim pengacaranya, antara lain dengan mengadukan balik Rita ke Kepolisian maupun gugatan pemuliah nama baik dan ganti rugi kepada pemerintah. Hal ini segera dikoordinasikan dan dilaksanakan setelah kondisi psikis kliennya pulih.

“Bagi kami ini preseden buruk, sekaligus koreksi buat penyidik dan penuntut agar lebih hati-hati memidanakan seseorang. Kami apresiasi putusan hakim, tapi bagaimana dengan kerugian yang telah diderita oleh klien kami akibat penahanan selama 5 bulan?” tukas Thomar Nur Edi Dharma SH.

Thomas mengungkapkan, sejak awal ada proses penegakan hukum yang tidak profesional. Ketika pengerjaan pembangunan rmah dihentikan sepihak, maka kliennya sebenarnya sudah mengajukan gugatan perdata ke PN Bantul. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, kliennya diadukan oleh Rita ke kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami sejak awal sudah menyatakan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap klien kami tidak cukup alasan karena merupakan kasus perdata. Tapi penyidik keukeh, sehingga kami sempat mengajukan praperadilan walau tidak diterima,” paparya.

Setelah gagal praperadilan, lanjut Thomas, kliennya disidangkan dan dituntut hukuman penjara 2 tahun karena dianggap menipu dan menggelapkan uang oleh jaksa Maria Gorita Sunarwasih SH. “Dan nyatanya hakim memvonis melepas klien kami karena tidak terbukti melakukan penipuan maupun penggelapan. Sekarang saatnya lagi memperjuangkan harkat dan martabat klien kami secara moril maupun materiil melalui beberapa langkah hukum,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Mohamad Novweni SH yang menyatakan, langkah hukum akan dilakukan agar menjadi pembelajaran bersama bahwa memidanakan seseorang harus benar-benar dengan pertimbangan hukum yang jeli.

“Banyangkan seandainya Anda dituduh melakukan tindak pidana dan ditahan, tapi diujung persidangan dinyatakan tidak terbukti dan dilepas. Tentu saja punya hak untuk dipulihkan harkat dan martabatnya, serta punya hak pula menuntut ganti rugi. Inilah yang akan kami tempuh demi kemanusian dan keadilan klien,” jelas Novweni.

Novweni mengungkapkan, selama kliennya ditahan mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit karena ada sejumlah proyek yang tertunda. Selain itu diri dan keluarganya menerima stigma negatif seolah benar-benar sebagai pelaku kejahatan. “Nah dalam konteks ini negara wajib melindungi klien kami untuk memperoleh pemulihan harkat, martabat. Selain itu, kami juga akan melapor balik pelapor,” pungkasnya. (Met/Dol)
 


share on: